Sabtu , Februari 24 2018
Home / Headline / Walhi Sulsel: Presiden Harus Hentikan Proyek Reklamasi
Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar
Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar

Walhi Sulsel: Presiden Harus Hentikan Proyek Reklamasi

MAKASSAR – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, Asmar Exwar, meminta agar Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan perintah untuk menghentikan proyek reklamasi yang saat ini berjalan di wilayah Indonesia, termasuk di Makassar.

Asmar menilai banyak indikasi terjadi korupsi dalam pelaksanaan maupun perencanaan reklamasi tersebut. Salah satu yang terungkap adalah kasus suap legislator DPRD  Jakarta, Muh Sanusi, yang berhasil ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Uang yang diterima Sanusi sebesar Rp 1,4 miliar diduga terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda tentang Pelaksanaan Reklamasi serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Lihat juga: FIK Ornop : Kasus Suap Sanusi Mungkin Terjadi di CPI

“Hal ini memberikan pesan yang kuat pada publik bahwa proyek reklamasi merupakan bagian dari komersialisasi pesisir dengan bisnis properti yang didukung oleh elit politik dan sarat praktek korupsi,” ujar Asmar.

Di Makassar sendiri, alokasi ruang dan proyek reklamasi telah dimasukkan dalam perda RTRW Makassar 2015-2035, kemudian disusul dengan pembentukan pansus Ranperda KSP kawasan bisnis global terpadu CPI di DPRD Provinsi Sulsel yang saat ini masih berjalan.

Asmar Exwar berpendapat, pembangunan wilayah pesisir skala besar dengan mengurug laut atau reklamasi sangat berdampak pada ekosistem pesisir. Melihat kenyataan yang terjadi berkaitan dengan maraknya rencana maupun pelaksanaan proyek reklamasi di sejumlah daerah, membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, kata dia, harus didukung oleh payung hukum dan sederet perijinan.

“Ironisnya karena izin dan aturan baru dibuat setelah proyek reklamasi berjalan,” katanya.

Proyek-proyek reklamasi di wilayah pesisir untuk kepentingan kawasan bisnis, pemukiman mewah dan kawasan khusus sangat rawan dengan praktek korupsi. Olehnya itu Walhi Sulsel bersama Aliansi Penyelamatan Pesisir Makassar (ASP) mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi, khususnya reklamasi dipesisir Makassar.

Lihat juga: Ini Alasan Ciputra Berani Investasi Proyek Reklamasi CPI

“Ini momen yang tepat bagi pemerintahan Jokowi untuk menghentikan semua proyek reklamasi yang sedang berjalan. Memastikan adanya penegakan hukum serta payung hukum yang tepat untuk pengelolaan wilayah pesisir, serta memprioritaskan pemulihan lingkungan pesisir” jelas Asmar.

Lebih jauh dikatakan, proyek reklamasi telah mendapat banyak penolakan dari masyarakat, terkait dampaknya yang merusak lingkungan dan juga menghilangkan akses dan sumber kehidupan masyarakat pesisir.

“Namun disisi lain, upaya memuluskan praktek reklamasi terlihat dari didorongnya sejumlah ranperda terkait tata ruang yang mengakomodir proyek reklamasi,” pungkasnya.

Herman Kambuna

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …