Sabtu , Februari 24 2018
Home / Pendidikan / 62 SD di Maros kekurangan guru
Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Maros, Sulsel ternyata masih sangat kekurangan guru. Lembaga penelitian dan pendampingan pendidikan USAID Prioritas mencatat, dari total 224 SD terdapat 62 sekolah yang masih kekurangan 703 orang tenaga pengajar.  / Arul Ramadhan
Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Maros, Sulsel ternyata masih sangat kekurangan guru. Lembaga penelitian dan pendampingan pendidikan USAID Prioritas mencatat, dari total 224 SD terdapat 62 sekolah yang masih kekurangan 703 orang tenaga pengajar. / Arul Ramadhan

62 SD di Maros kekurangan guru

MAKASSAR – Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Maros, Sulsel ternyata masih sangat kekurangan guru. Lembaga penelitian dan pendampingan pendidikan USAID Prioritas mencatat, dari total 224 SD terdapat 62 sekolah yang masih kekurangan 703 orang tenaga pengajar. Tak hanya itu, masalah lain yang dihadapi adalah siswa yang ada dalam satu kelompok kelas pun hanya terdiri 16 orang.

Kordinator Provinsi USAID, Jamaruddin kepada MAKASSARTERKINI.com mengatakan, untuk memecahkan persoalan tersebut, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Pendidikan DPRD Maros pada 13 Oktober 2016 lalu, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) melakukan penggabungan sekolah sehingga biaya pendidikan lebih efektif dan bisa dialihkan untuk berbagai keperluan pendidikan yang lain.

“Untuk kekurangan guru, karena belum ada kebijakan penambahan guru PNS dari pusat, bisa dipecahkan dengan memindahkan kelebihan guru yang terjadi di SMP ke SD,” ujar Jamarruddin, Sabtu 15 Oktober 2016.

Di hadapan Ketua DPRD Maros dan seluruh anggota komisi III, ia memaparkan data dari total 720 guru mata pelajaran di SMP yang ada di Maros, terdapat 450 guru kekurangan jam mengajar.

“Itu amat banyak. Lebih baik sebagian mereka dipindahkan mengajar di SD, sehingga  kekurangan guru di SD bisa terpecahkan dan dapat memenuhi syarat sertifikasi mengajar 24 jam,” katanya.

Data-data tersebut, diharapkan bisa menjadi dasar kebijakan pendidikan di Maros ke depan. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum adanya strategi komprehensif dan berkelanjutan dalam pengembangan dan pembinaan kompetensi guru.

“Wadah pertemuan rutin guru seperti KKG dan MGMP harus harus dijadikan tempat untuk meningkatkan kompetensi guru dengan skema, standar kualifikasi, dan pendanaan yang jelas,” tuturnya.

Kendati pendampingan yang dilakukan pihaknya, telah membuat sistem pendidikan di Maros cukup banyak mengalami perubahan, terutama pada aspek pembelajaran dan manajemen sekolah, Jamaruddin juga berharap diseminasi program pembelajaran dan MBS yang telah diberikan pihaknya ke depan bisa terlembagakan. Baik lewat kebijakan dan pendanaan dari Pemda Maros.

“Sehingga ketika ditinggalkan USAID pada April 2017 ini, kita bisa menjamin praktik baik tetap berlanjut,” harapnya.

Selain itu, tambah Jamaruddin, Pemda setempat juga perlu menyusun kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk menjadikan Maros sebagai kabupaten literasi. (C)

Arul Ramadhan

Check Also

Wali Kota Parepare Taufan Pawe saat diabadikan beberapa waktu lalu. / Dok MAKASSARTERKINI.COM

Penetapan perangkat daerah baru Pemkot Parepare segera finalisasi

PAREPARE – Regulasi daerah atau peraturan daerah (Perda) tentang perangkat daerah baru dalam lingkup Pemerintah Kota …