Selasa , Januari 23 2018
Home / News / Berhenti Sebelum Kontrak Berakhir, Pilot Lion Air Kena Denda Miliaran Rupiah
Penumpang naik ke atas pesawat Lion Air tujuan Surabaya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar / Foto : M Yunus
Penumpang naik ke atas pesawat Lion Air tujuan Surabaya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar / Foto : M Yunus

Berhenti Sebelum Kontrak Berakhir, Pilot Lion Air Kena Denda Miliaran Rupiah

JAKARTA – Ketua Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group (SP – APLG) Eki Adriansyah mengatakan kontrak kerja yang dibuat oleh manajemen Lion Air dinilai sebagai alat sandera dan eksploitasi pekerja terutama terhadap para pilot.

Manajemen menilai kontrak kerja yang dibuat dengan para pilot, bukanlah ranah perjanjian ketenagakerjaan, melainkan perjanjian perdata.

Padahal dalam kontrak tersebut jelas tercantum perusahaan Lion Air adalah pemberi kerja dan pilot sebagai pekerja yang menerbangkan pesawat sehingga mendapatkan gaji dan tunjangan.

Hal itu secara jelas merupakan ketentuan dalam perjanjian ketenagakerjaan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan lain dari kontrak kerja adalah ganti rugi atau pinalti yang harus dibayarkan para pilot jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.

Lihat juga : Masih Emosi dan Marah, Pilot Lion Tidak Mau Terbangkan Pesawat

“Pinalti yang harus dibayarkan sangat fantastis dari kisaran Rp 500 juta hingga miliaran rupiah. Klausul ini yang dikemudian digunakan manajemen Lion Air untuk menyandera dan mengekspolitasi para pilotnya,” kata Eki dalam rilisnya kepada Makassar Terkini, Selasa 9 Agustus 2016.

Hal inilah yang kemudian mendasari para pilot membentuk SP APLG guna mewakili kepentingan para pilot dengan perusahaan selaku stakeholder agar kebijakan dan operasional berjalan sesuai kaidah dan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Hak pekerja sering diabaikan. Pilot dipaksa bekerja melebihi batasan maksimun jam terbang. Lalu, kebijakan sering berubah-ubah dan dilakukan sepihak. Dan terakhir yang cukup mengganggu adalah adanya data penghasilan yang dilaporkan pihak manajemen ke BPJS Ketenagakerjaan. “Dimana nilainya jauh lebih rendah dari faktanya,” ungkap Eki.

Sebelumnya, manajemen Lion Air memecat 14 pilot yang dituding membangkang dan melakukan pemogokan pada 10 Mei 2016 lalu. Penghentian kerja itu juga disertai dengan pelaporan kepada polisi dengan tuduhan pilot telah melakukan tindakan penghasutan.

Direktur Umum Lion Air, ‎Edward Sirait mengatakan, pelaporan ke ranah hukum tersebut diperlukan pihaknya guna memberikan kepastian hukum untuk kepentingan bagi para investor dan mitra kerja Lion Air.

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …