Selasa , Januari 23 2018
Home / News / Dana pembangunan sekolah terancam tak digunakan Dinas Pendidikan Makassar
DPRD Kota Makassar mendesak kepada inspektorat agar melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait penggunaan dan pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah.  / Ist
DPRD Kota Makassar mendesak kepada inspektorat agar melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait penggunaan dan pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah. / Ist

Dana pembangunan sekolah terancam tak digunakan Dinas Pendidikan Makassar

MAKASSAR – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengucurkan Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp 19 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Namun, hingga kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar belum juga menggunakannya. Sehingga, dana sebesar itu terancam akan dikembalikan ke pemerintah pusat.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ismunandar menyatakan rencana awal anggaran itu untuk pembangunan sekolah terintegrasi, yaitu sekolah terpadu dalam satu area ada SD, SMP, dan SMA. Namun, pihaknya terkendala lahan, sehingga pembangunan sekolah terkendala.

“Jadi sampai sekarang dana itu belum kita gunakan,” ujar Ismunandar saat rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Makassar.

Ia mengungkapkan, pihaknya takut menggunakan dana itu lantaran dikhawatirkan nanti bakal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, untuk membangun tiga sekolah sekaligus dibutuhkan lahan satu hektare.

“Lahan itu ada, kita rencanakan di wilayah Tello belakang M’Tos. Tetapi khusus penimbunan saja menghabiskan anggaran Rp 8 miliar. Sementara dalam pembangunan tidak ada rencana penimbunan,” tutur Ismunandar.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Makassar Mario David mengakui pihaknya sangat menyayangkan anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk membangun sekolah terintegrasi.

“Sayang kalau dana itu tidak terealisasi tahun ini, dan harus dikembalikan ke pusat,” ujarnya.

Bahkan, Mario menegaskan jika Dinas Pendidikan serius ingin membangun sekolah integrasi maka lokasi bisa dikoordinasikan dengan dinas lain dan wali kota.

“Kita juga sudah rekomendasikan satu hektare lebih di area wilayah Kecamatan Tamalanrea,” tutur politisi Partai Nasdem tersebut.

Apalagi, sebut Mario, di wilayah tersebut belum ada SMA sehingga masyarakat harus melintas ke kecamatan lain.

Khiyar

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …