Kamis , Februari 22 2018
Home / News / DPRD Curiga Pembuatan LKPJ Kota Makassar Gunakan Jasa Joki
DPRD-SULSEL

DPRD Curiga Pembuatan LKPJ Kota Makassar Gunakan Jasa Joki

MAKASSAR – Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar mencurigai penulisan data penggunaan anggaran SKPD tahun 2015 menggunakan jasa joki. Hal itu terlihat jelas saat pihak panitia khusus (Pansus) menemukan berbagai kejanggalan dalam data laporan tersebut.

Anggota Pansus Syarifuddin Badollahi mengatakan, banyaknya kesalahan dalam laporan menimbulkan kecurigaan jika LKPJ Wali Kota dibuat tanpa melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Munculnya berbagai macam kesalahan fatal dari sekian banyak laporan yang sumbernya dari SKPD disebut telah dikerjakan oleh orang tertentu.

“Saya yakin laporan SKPD ini menggunakan joki, entah siapa yang membuatkannya,” kata legislator Demokrat ini di DPRD Makassar, Rabu, 13 April 2016.

Menurut Syarifuddin, dalam satu SKPD perhitungannya ada yang cocok sesuai dengan perhitungan, tapi pada laporan kegiatan lainnya angka-angka yang dicantumkan sangat berbeda dan sangat bertolak belakang, termasuk pada program pengawasan dan pengendalian keamanan pangan.

Lihat juga : LKPJ Wali Kota Berantakan, Rapat Dengan DPRD Diskor

Dalam laporan itu telah ditentukan indikator kinerja tentang temuan pelanggaran standar keamanan pangan yang ditargetkan sebanyak 23 kasus dengan realisasi yang hanya 3 kasus. Namun capaian target tercatat mencapai 186,9 persen. Realisasi yang hanya 3 persen jika dibandingkan dengan 23 target jumlah kasus 23 dianggap sangat tidak rasional jika pencapaiannya adalah 186,9 persen.

“Misalnya itu tadi, targetnya besar, realisasi kecil pencapaian besar. Seharusnya antara realisasi dengan
capaian sejalan, bukan saling bertolak belakang,” tambahnya.

Ketua Komisi C Bidang pembangunan ini mengatakan jika LKPJ terus seperti ini maka terwujudnya daerah yang maju dan bersaing sulit tercapai. Sebab jika tidak dilakukan kroscek dengan detail maka telah dianggap sudah berhasil. “Padahal fakta di lapangan lain,” katanya.

Hal ini dikarenakan laporan aparat pemerintahan yang tidak benar, sehingga kesalahan data terus akan muncul. Olehnya, Syarifuddin berharap kinerja pihak yang memainkan data tersebut dapat segera dievaluasi oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Perombakan pada lingkup SKPD memang patut dilaksanakan agar tidak memberikan harapan palsu,” ungkapnya.

Sementara, asisten I Bidang Pemerintahan, M Sabri menanggapi santai ultimatum pansus tersebut. Menurut mantan Kadis Perhubungan Kota Makassar ini, kesalahan yang ditemukan hanya ketidakhati – hatian memasukkan angka. Pihak pemerintah kota menurut dia sama sekali tidak ingin memberikan pencapaian yang
tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Dilaporan yang lain sudah ada yang cocok, jadi ini hanya butuh diperbaiki,” katanya.

Dia juga berharap kedepannya, seluruh SKPD agar lebih teliti dalam menyusun laporan agar tidak terulang kejadian yang serupa. “Apa yang terjadi hari ini sebagai pembelajaran kedepannya,” ungkap mantan Camat Rappocini ini.

Syariat Tella

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …