Senin , Januari 22 2018
Home / Internasional / Indonesia masuk dalam 17 negara anggota PPB yang tolak hak LGBT
Hingga saat ini, isu terkait kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) masih menjadi polemik di banyak negara, sekalipun sudah tergabung dalam Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).  / Ist
Hingga saat ini, isu terkait kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) masih menjadi polemik di banyak negara, sekalipun sudah tergabung dalam Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). / Ist

Indonesia masuk dalam 17 negara anggota PPB yang tolak hak LGBT

MAKASSARTERKINI.COM – Hingga saat ini, isu terkait kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) masih menjadi polemik di banyak negara, sekalipun sudah tergabung dalam Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Sebanyak 17 negara yang dipimpin Belarus bersikeras menolak pencantuman hak-hak LGBT dalam agenda strategi pengembangan kota PBB yang disebut “New Urban Agenda”.

Seperti yang dilansir Reuters, Rabu 12 Oktober 2016, belasan negara tersebut memblokade rencana PBB untuk memasukkan hak-hak kaum LGBT dalam strategi perkotaan yang tengah disusun PBB.

Sebagai inisiator pengakuan LGBT, Kanada yang didukung Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Meksiko sebelumnya mendorong adanya pengakuan hak-hak LGBT dan penolakan homofobia.

Usulan Kanada tersebut, selanjutnya diajukan dalam risalah agenda kebijakan yang bakal dibahas dalam konferensi PBB di Equador pekan depan.

Agenda kebijakan baru PBB yang disebut “New Urban Agenda” itu, di antaranya berisi berbagai rekomendasi untuk mengatasi tantangan dari perkembangan pesat perkotaan dunia.

Agenda ini diharapkan bakal diadopsi pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador sebagai pedoman bagi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan 20 tahun ke depan.

PBB melihat pengakuan hal-hak masyarakat LGBT sebagai langkah signifikan. Sampai saat ini, pada 76 negara hubungan sama jenis masih diancam sanksi hukum. Di tujuh negara, homoseksualitas bahkan diancam sanksi ektrem hukuman mati.

Pertemuan final minggu depan di Equador akan dihadiri sekitar 30 ribu anggota delegasi. Pemerintah Indonesia sendiri pada Agustus 2016 lalu, tegas menyatakan “tidak ada ruang” bagi gerakan LGBT di negara ini. Ini artinya, hingga kini Indonesia secara hukum tidak “merestui” aktivitas dan kebebasan LGBT seperti yang sudah banyak diploklamirkan negara-negara maju.

Selama pertemuan di Surabaya, muncul usulan baru untuk memasukkan formulasi “ramah keluarga” dari delegasi Belarus, yang kemudian didukung Rusia dan Mesir. Dalam rancangan yang diajukan Belarus itu, disebutkan keluarga adalah bentuk alamiah dan merupakan bagian fundamental dari sebuah tatanan masyarakat.

“Kami yakin hak-hak asasi perempuan dan laki-laki, anak-anak dan orang tua, serta penyandang disabilitas dapat dipromosikan dan dilindungi terbaik dalam lingkungan keluarga,” demikian disebutkan dalam pertemuan tersebut.

Ketua Women Transforming Cities International Society, Ellen Woodsworth mengatakan, sungguh sulit dipercaya dokumen seperti ini tentang perkembangan kota tidak bisa memuat perlindungan terhadap diskriminasi bagi orientasi seksual.

Menurutnya, pada banyak negara, masyarakat LGBT tidak hanya diabaikan dalam perkembangan kota, melainkan juga mengalami kekerasan yang ekstrem.

Kampanye penolakan hak LGBT dipimpin Belarus dan mendapat dukungan antara lain dari Indonesia, Rusia, Mesir, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.

Juru bicara pemerintah Kanada Josh Buecker mengatakan, negaranya tengah “berjuang keras” untuk memasukkan hak-hak LGBT dan pengakuan meluasnya homofobia terhadap mereka.

“Kami tidak dapat berbicara atas nama negara-negara lain dalam negosiasi untuk deklarasi ‘New Urban Agenda’. Sayangnya, masyarakat LGBT memang sering diabaikan,” kata Bueckert.

Dalam draft yang sekarang beredar hanya disebutkan di bagian “Call for Action”, hingga kini masih ada kelompok masyarakat di kota-kota yang sering diabaikan dan dirampas hak-haknya, antara lain perempuan dan anak perempuan, kaum disabilitas, masyarakat adat, warga tunawisma, pengungsi dan pemuda, namun tidak disebutkan warga LGBT.

Pembahasan draft “New Urban Agenda” telah diadakan selama berbulan-bulan di berbagai tempat. Pertemuan terakhir antara lain digelar di Surabaya, Juli 2016 lalu dan di New York, Agustus 2016 lalu.

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …