Kamis , Februari 22 2018
Home / News / Ini Dia Hambatan dan Solusi Untuk Pemberantasan Korupsi
Ini Dia Hambatan dan Solusi Untuk Pemberantasan Korupsi
Ilustrasi: Allvin Garamar

Ini Dia Hambatan dan Solusi Untuk Pemberantasan Korupsi

MAKASSARTERKINI.COM, MAKASSAR- Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka, untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Keburukan dari tindak pidana korupsi, serta akibat yang ditimbulkannya berdasarkan undang-undang pasal 3 nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa, tindak pidana korupsi merupakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan seterusnya”.

Namun ada-ada saja pemegang kekuasaan dinegeri Indonesia tercinta ini yang masih melakukan tindakan korupsi tersebut. Berikut akan kami tampilkan beberapa tanggapan masyarakat terkait hambatan dan solusi dari pemberantasan korupsi (Change.org). Dari para narasumber diperoleh data sebagai berikut:

Kriminalisasi terhadap KPK
Sebanyak 45,68 % berpendapat bahwa, hambatan yang paling besar terhadap pemberantasan korupsi adalah kriminalisasi terhadap KPK dan para pegiat anti korupsi.

Upaya pelemahan KPK
Sebesar 40,07% berpendapat adanya upaya pelemahan KPK, oleh lembaga-lembaga lain.

Kurangnya trnsparasi dan partisipasi
Sebanyak 5,61 % berpedapat kurangnya transparansi dan partisipasi aktif partai politik, kurangnya pendidikan anti korupsi, kurangnya sumber daya dan wewenang KPK.

Sementara mengenai solusinya sendiri, para responden menjawab:

  1. Meningkatkan hukuman bagi koruptor
  2. Transparansi proses penyelenggaraan pemerintahan
  3. Penguatan kapasitas dan wewenag KPK
  4. Peningkatan pendidikan anti korupsi
  5. Transparansi dalam anggaran partai politik
  6. Penghentian kriminalisasi pegiat anti korupsi dan KPK

Besar harapan masyarakat agar kedepannya tindak pidana korupsi dapat ditekan pertumbuhannya dengan partisipasi dari semua pihak baik penegak hukum, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

(MT-Teks:Alfhadly/Ilustrasi: Allvin Garamar)

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …