Sabtu , Februari 24 2018
Home / Headline / Ini Materi Lengkap Eksepsi Bupati Barru
Bupati Barru, Andi Idris Syukur menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin, 4 April 2016
Bupati Barru, Andi Idris Syukur menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin, 4 April 2016

Ini Materi Lengkap Eksepsi Bupati Barru

MAKASSAR – Bupati Barru, Andi Idris Syukur, menilai kasus gratifikasi yang menyeretnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar sarat dengan rekayasa. Hal itu diungkapkan Idris dalam eksepsinya atau keberatan yang dibacakan di persidangan, Senin, 4 April 2016.

Dalam eksepsi tersebut Idris menceritakan kronologis kasus yang menurutnya direkayasa, dimulai dari pertengahan tahun 2015, hingga pasca-pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Berikut isi materi eksepsi Idris yang diperoleh Makassar Terkini, Senin, 4 April 2016.

PERTAMA, drama kriminalisasi diawali pada pertengahan tahun 2015 yaitu dengan adanya rekayasa seakan-akan terdapat laporan se-kelompok masyarakat, bahwa terjadi tindakan pemerasan dan pencucian uang yang saya lakukan terhadap perusahaan PT. Semen Bosowa Barru (pada saat itu saya masih aktif sebagai Bupati). Tudingannya, saya dianggap mempersulit pelayanan perizinan pertambangan PT. Semen Bosowa Barru sehingga diklaim saya meminta imbalan berupa mobil Pajero Sport. Walaupun pada faktanya, mobil Pajero yang dimaksud diperoleh keluarga kami melalui jual-beli secara pribadi antara istri saya Andi Citta Mariogi dengan seseorang yang bernama Ahmad Manda. Olehnya itu, kami ingin tegaskan, bahwa tidak ada hubungannya dengan PT Semen Bosowa Barru. Apalagi jika dikaitkan dengan pengurusan izin ekplorasi pertambangan yang sementara dimohonkan oleh PT. Semen Bosowa Barru.

KEDUA, pada faktanya pula, laporan pemerasan itu dibuat pada bulan Mei 2015, dimana izin pertambangan PT. Semen Bosowa Barru telah berlangsung dalam selang waktu kurang lebih 2,5 tahun, yaitu izin pertama masa berlaku dua tahun (9 Oktober 2012 sampai dengan 6 Oktober 2014). Selanjutnya izin perpanjangan kami terbitkan pada 30 Desember 2014 dengan masa berlaku satu tahun, yaitu sampai dengan 29 Desember 2015. Dalam selang waktu tersebut tidak pernah ada keberatan-keberatan dari pihak PT. Semen Bosowa Barru, baik kepada kami maupun kepada staf kami.

KETIGA, berdasarkan informasi yang seolah-olah laporan dari masyarakat itu (bukan keberatan langsung dari PT. Semen Bosowa Barru) yang diterima oleh pihak Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri langsung menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan singkat dan diterbitkan Laporan Polisi pada tanggal 8 Juli 2015. Bersamaan dengan itu diterbitkan pula Sprindik. Selanjutnya tanggal 9 Juli 2015 dilakukan ekspose, sekaligus di hari bersamaan Mabes Polri menetapkan saya selaku tersangka. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2015, dilakukan pengumuman penetapan status tersangka saya yang langsung disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jendral (Pol) Victor Edi Simanjuntak yang disiarkan di sejumlah media televisi nasional, media cetak, media online, serta media sosial.

KEEMPAT, setelah dilakukan penetapan tersangka, baru kemudian dilanjutkan dengan serangkaian pemeriksaan saksi, penggeledahan di Kantor Bupati Barru dan Rumah Jabatan Bupati Barru, serta penyitaan beberapa jenis bahan yang dianggap barang bukti termasuk mobil Pajero DD 1727 dan berbagai dokumen lain yang meskipun tidak berkaitan langsung dengan permasalahan. Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan dengan cara yang sangat demonstratif, yaitu menggunakan mobil Barracuda, dikawal dengan pasukan Brimob bersenjata lengkap. Padahal, bahan-bahan yang disita di kantor Bupati sebanyak 9 item. Diantaranya, SK pengangkatan Bupati, buku agenda surat menyurat, buku agenda dan foto-foto kami.

Kemudian di hari itu juga, penggerebekan dilanjutkan di rumah jabatan Bupati yang lagi-lagi dilakukan secara demonstratif dengan menggunakan mobil Barracuda dan pasukan Brimob bersenjata lengkap kurang lebih selama dua jam melakukan menggeledahan dan hanya menyita 1 (satu) item bahan, yaitu berupa 3 lembar foto. Kejadian ini disiarkan pula oleh sejumlah media televisi nasional, media cetak, media online dan media sosial.

[nextpage title=”1″]

KELIMA, status tersangka menjadi topik utama kampanye calon rival kami diberbagai event kampanye, baik lisan maupun tulisan. Bahkan, di media sosial, dan salah satu group jejaring sosial di facebook, didominasi dengan kata-kata: “koruptor”, “panga”, “perampok”, dan lain sebagainya, yang mendiskreditkan kami (kampanye hitam). Demikian pula, pemberitaan-pemberitaan dibeberapa media cetak, televisi, dan online.

KEENAM, status tersangka saya juga menjadi topik dari bahan-bahan gugatan rival kami di pilkada pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan kuasa hukum dari rival kami pada pembacaan tuntutan di sidang gugatan di MK menyatakan, bahwa kami sementara menyandang status tersangka pada perkara anggaran APBD Kabupaten Barru, khususnya dalam pengadaan mobil desa, dan juga memperlihatkan bukti surat panggilan kami dari Mabes Polri Nomor:S.Pgl/1208/VII/2015/ Dittipideksus tanggal 15 Juli 2015. (Yaitu panggilan penyidikan kami selaku tersangka).

Bukti surat itu membuat kami bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa surat panggilan dari Mabes Polri yang bersifat rahasia tersebut berada di tangan salah satu calon bupati rival kami dan dijadikan dokumen pada gugatan sengketa Pemilukada pada sidang perkara di Mahkamah Konstitusi? (Bukti rekaman suara kuasa hukum “Rafli Harun” pada saat sidang gugatan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi).

KETUJUH, meskipun Kapolri telah mengumumkan pemberhentian sementara kasus hukum yang melibatkan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah pada tanggal 11 Agustus 2015, yang intinya menginstruksikan jajarannya agar tidak melakukan tindakan yang terkait proses hukum kepada calon bupati dan wakil Bupati selama tahapan pilkada berlangsung sampai pelantikan bupati terpilih. Namun kenyataannya, pihak Mabes Polri tetap melakukan proses hukum dengan mengeluarkan kembali Surat Perintah Tugas nomor: SP.Gas/547/XII/2015/DitTipideksus dan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Gas/546/XII/2015/DitTipideksus, tertanggal 31 Desember 2015.

Bertepatan dengan tanggal dikeluarkannya surat pertintah tugas dan surat perintah penyidikan, kami sementara berproses di Mahkamah Konstitusi atas gugatan rival kami. Kebijakan Bareskrim Mabes Polri dalam melanjutkan proses penyidikan tersebut di mana tahapan Pemilukada masih sementara berlangsung, kami anggap tidak proporsional dan terkesan dipaksakan. Bahkan cenderung merupakan tindakan sub-ordinasi terhadap atasan/institusi Kepolisian.

Lihat juga: Bupati Barru Bantah Mobil Pajero Miliknya Hasil Gratifikasi

KEDELAPAN, bahkan setelah keputusan sidang MK yang menetapkan kami sebagai pemenang Pemilukada, upaya untuk mencekal saya sebagai Bupati terpilih masih berlanjut melalui upaya yang terstruktur dari lembaga DPRD Kabupaten Barru dalam bentuk berbagai manuver dengan mempersoalkan kami di KPU Pusat, Mendagri dan Mabes Polri, untuk menangguhkan rencana pelantikan dengan alasan karena kami berstatus tersangka. Guna meyakinkan, mereka memperlihatkan surat panggilan kami dari Mabes Polri Nomor : S.Pgl/1208/VII/2015/Dittipi-deksus tanggal 15 Juli 2015 sebagai bukti.

KESEMBILAN, tidak cukup dengan itu saja, surat DPRD Kabupaten Barru perihal usul pengesahan pengangkatan saya selaku bupati yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, salah satu paragrafnya menjelaskan bahwa kami berstatus tersangka yang ditulis dengan huruf kapital dan juga melampirkan surat panggilan kami dari Mabes Polri Nomor : S.Pgl/1208/VII/2015/Dittipi-deksus tanggal 15 Juli 2015. Menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana bisa surat panggilan dari Mabes Polri yang bersifat rahasia tersebut (foto copy bukan asli), menjadi dokumen resmi di DPRD Kabupaten Barru (surat ketua DPRD Kabupaten Barru Nomor: 170/43/DPRD/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 lengkap dengan daftar lampiran).

[nextpage title=”2″]

KESEPULUH, proses P-21 Tahap I antara Mabes Polri dan Kejaksaan Agung berlangsung sangat cepat. Pelaksanaan ekspose kasus ini berlangsung antara tanggal 10 – 12 Februari 2016, P-21 tanggal 14 Februari 2016, surat panggilan Mabes Polri kepada kami untuk pelimpahan P-21 Tahap II dari Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung ke Kejati Sulawesi Selatan tertanggal 16 Februari 2016, yaitu panggilan untuk menghadiri pelimpahan berkas perkara P-21 tahap II di Polda Sulselbar pada tanggal 23 Februari 2016. Pemanggilan ini disampaikan kepada kami bertepatan dengan hari pelantikan kami selaku Bupati yaitu tanggal 17 Februari 2016.

Berdasar itu, timbul dalam benak pemikiran saya. Diantaranya:
PERTAMA, kepentingan negara yang strategis apa yang sedang terjadi di Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah yang baru mendatangkan investor, sehingga Mabes Polri berkesimpulan bahwa dengan kasus ini berpotensi sangat kuat mengganggu kepentingan nasional hingga begitu serius menangani kasus ini? Padahal kenyataannya hanya berdasarkan informasi, bukan laporan dari PT. Semen Bosowa Barru, sampai melakukan tindakan penyidikan dan penggeledahan dengan cara yang sangat tidak lazim. Atau mungkin terdapat “motif lain yang terlindungi”dibalik upaya serius Mabes Polri dalam menangani kasus ini?.

KEDUA, industri strategis apa yang dikembangkan oleh PT. Semen Bosowa Barru di daerah ini, sehingga harus diproteksi secara berlebihan oleh negara melalui institusi penegak hukum khususnya Mabes Polri? Kenapa begitu sangat serius mengungkap masalah ini dengan cara yang tidak proporsional? Bukankah berdasar konteksnya masalah ini, cukup jika ditangani oleh Polres Barru atau setidaknya oleh Polda Sulselbar?.

KETIGA, mengapa Mabes Polri tidak melakukan kebijakan membantu kami? Setidaknya mengadvokasi Pemerintah Daerah dan masyarakat Barru dalam mensosialisasikan penegakan hukum kaitannya dengan kehadiran industri besar di daerah ini yang rentan terhadap persoalan hukum antara lain pertikaian lahan, pemanfaatan ruang, timbulnya masalah-masalah sosial dan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT,salah satu fungsi Mabes Polri yang tak kalah pentingnya bagi kami di daerah adalah membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, sebagai upaya pencegahan dini terhadap kejahatan krah putih (white colar crime) yang berpotensi dilakukan oleh perusahaan besar yang akan berinvestasi di Kabupaten Barru dan Kabupaten/Kota lainnya. Seperti, kejahatan di bidang perpajakan, kredit bermasalah/macet dalam skala ratusan miliar, pencucian uang lintas negara dan modus penyelundupan lintas negara serta masalah ketenagakerjaan dan juga kewajiban perusahaan untuk melakukan Corporate Social Responsibility (CSR).

KELIMA, tindakan-tindakan tidak proporsional dari Mabes Polri dalam penanganan kasus ini sangat berpotensi menimbulkan instabilitas sosial berupa perpecahan di masyarakat, akibat timbulnya berbagai spekulasi dalam menanggapi kejadian ini. Dan yang paling memilukan bagi kami, konsekuensi kejadian ini sangat berpotensi membuat investor mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di daerah kami.

Lihat juga: Ini Curhat Bupati Barru Soal Kasus yang Melilitnya

KEENAM, kontribusi yang mungkin paling berharga dibutuhkan pemerintah daerah adalah sejauh mana Mabes Polri dapat melakukan penyelidikan yang komprehensif dan tuntas terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Barru, yakni perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik; tidak ekspansif, taat pajak, membayar ganti rugi lahan secara baik dan benar, serta memiliki tanggung jawab sosial untuk melaksanakan CSR.

Herman Kambuna

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …