Selasa , Januari 23 2018
Home / News / KPK Tangkap Hakim, Begini Kata KY Sulawesi Selatan
Majelis hakim PTUN Makassar memeriksa berkas gugatan CPI yang diajukan Walhi Sulsel, Selasa 19 April 2016 / Foto: Herman Kambuna
Majelis hakim PTUN Makassar memeriksa berkas gugatan CPI yang diajukan Walhi Sulsel, Selasa 19 April 2016 / Foto: Herman Kambuna

KPK Tangkap Hakim, Begini Kata KY Sulawesi Selatan

MAKASSAR – Tertangkapnya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berinisial JP di Bengkulu pada Senin 23 Mei 2016 lalu, membuat geram sebagian besar lembaga penegak hukum. Merespon perkembangan terkini terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mengecam perbuatan tersebut.

Pasalnya ulah tak bertanggung jawab itu mampu mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat yang diperkirakan akan terus menurun dengan berulangnya kejadian serupa.

“Dalam catatan KY, sejak bulan Januari sampai dengan hari ini, sudah sekitar 11 aparat pengadilan yang terdiri dari 3 pejabat pengadilan dan 8 Hakim yang kasusnya muncul ke publik atau media, belum lagi yang tidak terjangkau dan terpublikasi,” ungkap Farid Wajdi Juru Bicara KY RI Perwakilan Sulawesi Selatan, melalui rilisnya kepada MAKASSARTERKINI.com, Rabu 25 Mei 2016.

Menindak lanjuti hal tersebut katanya, pihaknya terus melayangkan desakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar lebih terbuka dalam proses pembenahan internal demi mencegah terulangnya kejadian serupa serta membuat persoalan ini menjadi semakin relevan.

Lihat juga : Ini Kata Budayawan Alwy Rachman Soal Maraknya Seks Bebas

Ia menjelaskan jika pengawasan itu dilakukan tidak ditujukan untuk tujuan merusak, tetapi justru untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah semakin terpuruk. “Harus ada langkah progresif dari aspek internal MA untuk melakukan evaluasi dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat peradilan,” jelasnya.

Sejauh ini katanya, KY akan secepatnya mengambil langkah konstruktif dengan melakukan koordinasi dengan KPK dan MA untuk kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang bisa diambli sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki.

“Termasuk di dalamnya lebih memperketat pengawasan dan internalisasi kode etik kepada para Hakim serta perbaikan sistem promosi dan mutasi,” ungkap dia.

Insiden ini lanjut dia, harus menjadi pelajaran berharga bagi para Hakim lainnya untuk lebih profesional dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Terutama bagi para oknum Hakim, berhenti merusak citra peradilan, pilihlah satu dari dua, berhenti melakukan pelanggaran atau mengundurkan diri sebagai Hakim. Hakim adalah wakil tuhan, profesi yang mulia, dan orang-orang pilihan, sehingga harus mampu menunjukkan sikap keteladanan dalam semua aspek kehidupannya,” tutupnya

Arul Ramadhan

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …