Senin , Januari 22 2018
Home / Health / LBH Makassar buka posko pengaduan pasien dipersulit rumah sakit
Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) menggelar unjuk rasa di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, terkait penanganan pasien KIS, Senin 18 April 2016 / MT
Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) menggelar unjuk rasa di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, terkait penanganan pasien KIS, Senin 18 April 2016 / MT

LBH Makassar buka posko pengaduan pasien dipersulit rumah sakit

MAKASSAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar membuka posko pengaduan bagi pasien yang dirugikan atau diabaikan, dan dipersulit oleh pihak rumah sakit.

Hal ini dilakukan oleh LBH karena maraknya pemberitaan media banyak pasien yang mendapatkan pelayanan kurang maksimal karena keterbatasan biaya.

Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Hukum Muh. Haedir, LBH Makassar mengatakan, mestinya tidak ada alasan bagi negara maupun rumah sakit pemerintah untuk membebani, menunda, apa lagi mengusir pasien hanya karena alasan biaya.

“Kami mengajak para pasien korban Rumah Sakit-BPJS Kesehatan untuk mengadu. Selanjutnya terhadap pengaduan tersebut, akan dilakukan langkah hukum,” kata Haedir.

Menurut Haedir, pengelolaan BPJS kesehatan yang amburadul dan pelayanan rumah sakit yang diktator mengorbankan pasien dari kalangan masyarakat bawah.

“Ini menandakan kegagalan negara dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara,” tuturnya.

LBH mengecam perilaku rumah sakit yang menelantarkan, mempersulit, dan mengabaikan pasien dengan alasan biaya.

“Kami mendesak para pemangku kewajiban untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan sehingga ke depan tidak lagi mengorbankan masyarakat kecil,” ungkapnya.

Menurutnya, bisa jadi, kasus-kasus serupa adalah problem laten yang sering terjadi di tingkat bawah masyarakat akar rumput. Pada hal jika mengacu pada aturan yang ada, kesehatan secara hukum adalah hak dasar warga negara dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab atau kewajiban negara.

“Pasal 12 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2005 menyebutkan bahwa Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental,” kata Haedir. [B]

Herman Kambuna

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …