Kamis , Februari 22 2018
Home / News / Pejabat Kementerian Pendidikan akan Dipaksa ke Pengadilan Tipikor Makassar
Ilustrasi
Ilustrasi

Pejabat Kementerian Pendidikan akan Dipaksa ke Pengadilan Tipikor Makassar

MAKASSAR – Lantaran telah dua kali mangkir dari penggilan jaksa penuntut umum kasus korupsi dana rehabilitas Sekolah Dasar Kota Parepare 2012, dua pejabat Kementerian Pendidikan terancam dijemput paksa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

Kedua pejabat tersebut, yakni Ibrahim Bafadal yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Dasar dan Drs Suyato merupakan kepala seksi Pembinaan Dasar Kemendik. Mereka dijadwalkan menjadi saksi di kasus itu hari ini, Senin, 7 Februari 2016.

Ketua majelis hakim kasus tersebut, Rianto Adam Pontoh, mengatakan masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada kedua pejabat itu untuk hadir pekan depan di persidangan.

Lihat juga: Kasus Korupsi Dana Koperasi Makassar Seret Dua Tersangka

“Kami akan keluarkan penetapan jemput paksa bila yang bersangkutan tetap tak mengindahkan panggilan jaksa,” ujar Rianto.

Ada empat terdakwa di kasus itu, yakni Damrah selaku kepala seksi Dinas pendidikan Parepare, Baco hurman yang menjabat Kasubag kepegawaian, Imran rusadi selaku staf diknas dan broker atau penghubung Pemkot Parepare dengan Kementerian, Dede meli.

Kepala Seksi Intel Kejari Pare-pare Muh Yusuf Syahrir, mengaku telah menyurati kedua pejabat itu. “Sudah dua kali dipanggil secara patut, tapi selalu saja beralasan bertabrakan dengan agendanya,” kata Yusuf yang juga JPU di kasus ini.

Selain dua pejabat dari Kementerian pendidikan, hakim juga menetapkan pemanggilan paksa kepada pejabat BNI Bumi serpong Damai Tangerang atas nama Okto Riani dan dari Pihak BNI Parepare unit cabang Lakessi bernama Asri Ranreng.

Lihat juga: ACC: Kejari Makassar Mempermainkan Kasus Korupsi

“Alasannya ketidak hadiran Asri ini, karna istrinya sakit. Sedangkan Okto tidak jelas tidak ada konfirmasinya,” tutur Yusuf.

Dana bantuan rehabilitasi sekolah ini bersumber dari APBN senilai Rp 12 miliar. Ada 37 sekolah yang mendapat bantuan.

Namun dalam pelaksanaannya para terdakwa diduga telah bekerjasama melakukan pemotongan sebesar 15 persen dari total bantuan yang diterima tiap sekolah. Adapun kerugian negara mencapai Rp 1,9 miliar.

Dalam persidangan, nama Sekretaris Daerah Parepare, Mustafa Mappangara, juga disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. Ia yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan diduga telah memerintahkan pemotongan dana bantuan itu.

Herman Kambuna

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …