Selasa , Januari 23 2018
Home / News / Pembebasan Lahan Diduga Dikorupsi, Angkasa Pura Diperiksa Kejati
Ilustrasi
Ilustrasi

Pembebasan Lahan Diduga Dikorupsi, Angkasa Pura Diperiksa Kejati

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) melakukan ekspos internal terkait kasus PT. Angkasa Pura. Ekspos itu dilakukan terkait ‎dugaan mark up dan indikasi salah bayar atas pembebasan lahan di kawasan Bandar Udara (Bandara) Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

“Memang benar tadi intel melakukan ekspos masalah PT. Angkasa ‎Pura dan materi yang diekspos itu dugaan mark up dan indkasi salah bayar,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati, Salahuddin kepada MAKASSARTERKINI.com saat ditemui di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis 19 Mei 2016.

Lihat juga: PPK Dinas Perkebunan Diperiksa Soal Korupsi Kakao

Dalam materi pembahasan terkait ekspos tersebut dijelaskan Salahuddin, jika pada intinya tim memberikan pemaparan berdasarkan fakta di lapangan yang menemukan adanya indikasi perbuatan melanggar peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2012.

“Jadi tadi di dalam gelar perkara itu, pimpinan memberikan petunjuk untuk menstresing agar ada beberapa poin yang perlu dilakukan pendalaman, tapi sifatnya bukan mematahkan,” ‎jelasnya.

Langkah itu, lanjut dia, dilakukan sebagai upaya untuk lebih dalam menggali data terkait dengan bergulirnya kasus PT. Angkasa Pura agar penanganannya mampu ditingkatkan ketindakan pidana khusus (Tipidsus) untuk dilakukan penyelidikan.

“Karena intel kan sifatnya hanya mencari dan menemukan ada tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi,” tutur dia.

Lihat juga: Legislator Jeneponto Dijebloskan ke Bui Terkait Korupsi Dana Aspirasi
Terkait dengan berapa besarnya kerugian negara yang diderita, ia belum bisa memberikan keterangan. Alasannya, intelijen hanya akan melakukan penyelidikan lanjut apabila temuan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Angkasa Pura sudah diketahui secara jelas.

“Karena kan kita hanya berbicara ada tidaknya indikasi perbuatan melanggar hukum yang diperoleh. Kalau berbicara kerugian negara kan berarti sudah berbicara pada tahap penyelidikan,” pungkasnya.

Arul Ramadhan

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …