Kamis , Februari 22 2018
Home / Headline / Pengadilan Diminta Segera Bongkar Perumahan Mutiara Milik Along
Mahkamah Agung RI
Mahkamah Agung RI

Pengadilan Diminta Segera Bongkar Perumahan Mutiara Milik Along

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta Pengadilan Negeri (PN) Makassar segera melakukan eksekusi pembongkaran 12 unit bangunan dalam kawasan Perumahan Mutiara Jelita yang berdiri di atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik Kiplongan Akemah alias Along.

“Pemerintah harus melakukan inventarisasi aset, utamanya ruang terbuka hijau. Termasuk lahan RTH yang dijadikan kawasan perumahan. Ini harus ditertibkan,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo, Senin, 28 Maret 2016.

Menurut Rudi, kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan pelanggaran pengembang dalam hal penyediaan RTH harus ditindaklanjuti.

“Pengadilan Negeri Makassar harus segera melakukan eksekusi lahan yang secara hukum sudah dinyatakan sebagai kawasan RTH, karena itu merupakan lahan Pemkot Makassar,” tegas Rudi.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi bernomor 1705 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015, yang memerintahkan untuk membongkar perumahan milik salah satu pengusaha ternama di Sulawesi Selatan, Kiplongan Akemah alias Along, Direktur PT. Mitra Sari Makassar.

Lihat juga: Mahkamah Agung: Ratakan Perumahan Mutiara Milik Along

Dalam putusan itu 12 unit rumah di perumahan Mutiara Jelita milik Along telah melanggar aturan karena berdiri di lahan yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau (buffer zone), tepatnya di sebelah Utara pabrik PT. Comextra Majora.

Majelis hakim Mahkamah Agung terdiri dari, Mahdi Soroindah Nasution, Nurul Elmiyah dan Yakup Ginting, telah memutuskan menolak permohonan kasasi pengusaha properti di Makassar, Kiplongan Akemah alias Along, terkait dengan pembangunan di atas kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Makassar melalui putusan nomor 164/PDT/2013/PT.Mks. tanggal 19 September 2013 telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Jimmy Wisan (Penggugat) kepada Along.

Disebutkan bahwa area objek perkara yaitu sebelah Utara dari kawasan pabrik penggugat, setempat dikenal sebagai Perumahan Mutiara Indah XI Rw 6, petak-petak bangunan No. 25, 23, 21, 19, 17, 15, 11, 9, 7, 5, 3 dan 1, adalah area yang harus bebas dari perumahan dan pemukiman penduduk untuk dijadikan ruang terbuka hijau sebagai “buffer zone”;

Selanjutnya Pengadilan Tinggi menghukum tergugat (Kiplongang Akemah) berikut semua orang yang disuruh dan/atau memperoleh hak dari tergugat, untuk segera mengosongkan area objek perkara, dengan cara membongkar petak-petak bangunan No. 25, 23, 21, 19, 17, 15, 11, 9, 7, 5, 3 dan 1 dari Perumahan Mutiara Indah XI Rw 6, yang berada diatas area objek perkara, hingga kosong sempurna guna pembuatan ruang terbuka hijau sebagai “buffer zone”.

Syariat Tella

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …