Selasa , Januari 23 2018
Home / News / SMA ini Tak Ada Guru Bidang Studi, Dinas Pendidikan: Itu Kewenangan Pemprov
Mahasiswa Turatea berunjuk rasa menolak komersialisasi pendidikan Senin 2 Mei 2016
Mahasiswa Turatea berunjuk rasa menolak komersialisasi pendidikan Senin 2 Mei 2016

SMA ini Tak Ada Guru Bidang Studi, Dinas Pendidikan: Itu Kewenangan Pemprov

ENREKANG – Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Curio, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, kekurangan Tenaga Guru. Membuat Perhimpunan Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) meminta kepada pemerintah agar adanya penyetaraan tenaga pengajar, serta tidak menjadikan SMA 1 Curio ini sebagai anak tiri, karena akses menuju ke sekolah yang begitu terjal.

Di sekolah itu, ada sebanyak tujuh mata pelajaran yang belum memiliki guru khusus, sehingga harus menggunakan tenaga sukarela.

Lihat juga: Korban Longsor Enrekang Butuh Alat Berat, Pemerintah Diharap Proaktif

“Ada kelas yang satu semester tidak pernah belajar matematika karena tak ada gurunya, ini bukan satu saja tapi ada tujuh mata pelajaran yang gurunya tidak ada. Dimana keadilan dalam penempatan guru. sementara ada sekolah yang kelebihan guru, sedangkan di SMA 1 Curio, di tempat kami, justru kekurangan guru yang sangat fantastis, bayangkan saja kurang tujuh guru bidang studi bagaimana mau berbicara masaalah peningkatan mutu kalau modelnya begini,” ujar Muslimin, Koordinator HPMM Cabang Kecamatan Curio, Kamis 26 Mei 2016.

Muslimin menjelaskan kalau di SMA 1 Curio ini terlalu minim jumlah guru PNS, sehingga harus diisi sebanyak 13 guru honorer, dan bahkan tenaga sukarela sendiri harus menjadi wali kelas karena tidak adanya guru PNS.

“Inikan sangat kasihan pendidikan kalau begini, sukarela yang notabenenya hanya membantu, namun harus diposisikan sebagai guru pokok, dan bahkan wali kelas karna tidak adanya tenaga pengajar,”jelas Muslimin.

Dia berharap pemerintah bisa memikirkan hal ini, agar tidak terjadi diskriminatif pendidikan. “Meskipun mungkin aksesnya jauh, namun itu juga merupakan sekolah, yang berada dibawah naungan pemerintah, jadi perlu ada pemikiran pemerintah di dalamnya,” harap Muslimin.

Lihat juga: Dusun Tertimpa Longsor di Enrekang Bertambah

Sekretaris Dinas Pendidikan Enrekang, Mustafa, menjelaskan kalau segala persoalan penempatan pegawai dalam lingkup pendidikan SMA, SMK dan sederajat, itu sudah ditangani Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kepengurusannya langsung dilakukan di provinsi bukan lagi wewenang Dinas Pendidikan Daerah.

“Sejak 1 Mei 2016 ini, pengelolaan sepenuhnya Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan, serta sederajat itu sudah ditangani langsung pemerintah provinsi. Jadi untuk daerah sendiri sudah tidak memiliki hak di dalamnya, baik pengurusan penempatan pegawai maupun administrasi lainya,” jelasnya.

Namun dia berjanji tetap akan berkoordinasi dengan provinsi, dengan adanya masukan yang disampaikan mahasiswa asal Enrekang tersebut. “Saya fikir itu merupakan masukan yang baik buat kami, dan pastinya akan kami koordinasikan dengan provinsi,” janjinya.

Acca Ajatappareng

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …