Sabtu , Februari 24 2018
Home / News / Tidak Bawa Dokumen, Staf Dinas PU Jeneponto Akan Diperiksa Ulang
Dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Parepare dimintai keterangannya oleh tim penyidik Kejati Sulselbar. Kejati mengambil keterangan keduanya terkait dugaan korupai proyek revitalisasi Pasar Senggol Parepare tahun penganggaran 2014-2015. / MAKASSARTERKINI.COM
Dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Parepare dimintai keterangannya oleh tim penyidik Kejati Sulselbar. Kejati mengambil keterangan keduanya terkait dugaan korupai proyek revitalisasi Pasar Senggol Parepare tahun penganggaran 2014-2015. / MAKASSARTERKINI.COM

Tidak Bawa Dokumen, Staf Dinas PU Jeneponto Akan Diperiksa Ulang

MAKASSAR – Pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jeneponto, Adnan Ahmad, merupakan tersangka dalam kasus
dugaan Korupsi Dana Bantuan Aspirasi Jeneponto diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar Kamis 14 Juli 2016.‎

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin mengatakan, pemeriksaan terhadap Adnan belum rampung sebab masih ada beberapa dokumen yang diminta oleh kejaksaan, namun tidak dibawa saat dilakukan pemeriksaan.

“Pemeriksaan terhadap Adnan akan segera menjadi catatan, karena masih ada pemeriksaan lanjutan. Karena ada beberapa dokumen yang harus dibawa,” kata Salahuddin.

Selain Adnan, lanjut, Salahuddin tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain, yakni Burhanuddin.

“Untuk Burhanuddin dan Adnan akan segera menjadi catatan tim. Keduanya masih ada pemeriksaan lanjutan karena dokumen yang diminta tidak dibawanya,” tambah Salahuddin.

Namun Salahuddin belum bisa memberikan keterangannya, terkait kapan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka itu.

“Mungkin minggu depan, karena tergantung agenda dari tim,” tuturl Salahuddin.

Sebelumnya, Salahuddin menyebutkan, bahwa peran tersangka Andnan dalam kasus ini, terbukti melakukan penandatanganan dokumen dan dipalsukan ‎oleh dia untuk mencairkan pengucuran dana ke pihak rekanan.

“Perannya memalsukan dokumen,” tambahnya.

‎Lima tersangka yang telah ditetapkan tersangka yakni, Syamsuddin, Andi Mappatunru, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto, Alamzah Mahadi Kulle, mantan Anggota Komisi II DPRD Jeneponto, Bungsuhari Baso Tika serta mantan Sekretaris Komisi III DPRD Jeneponto, Syahria Lologau.

Diketahui, lima tersangaka tersebut ditetapkan oleh Kejaksaan tinggi pada kasus  tindak pidana korupsi pada tahun 2013 lalu pada kasus pengadaan pembangunan di daerah pemilihan 35 legislator masing-masing dengan total anggaran sebesar 16 miliar namun pada pembangunan tersebut diduga laporan dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, dan beberapa  proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.

Herman Kambuna

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …