Sabtu , Februari 24 2018
Home / News / Tim Ahli Bakal Dalami 6 Kecamatan Usut Proyek Gendang Dua
Tim Kejari dan Tim LPJK saat melakukan uadit spesifikasi tempat sampah gendang dua di Kantor Camat Mamajang siang tadi Kamis, 16 Juni 2016 / Herman Kambuna
Tim Kejari dan Tim LPJK saat melakukan uadit spesifikasi tempat sampah gendang dua di Kantor Camat Mamajang siang tadi Kamis, 16 Juni 2016 / Herman Kambuna

Tim Ahli Bakal Dalami 6 Kecamatan Usut Proyek Gendang Dua

MAKASSAR – Tim ahli yang digandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) provinsi Sulawesi Selatan masih terus mengumpulkan data penilaian terhadap tempat sampah gendang dua yang tersebar di beberapa kecamatan kota Makassar.

Tim penilai LPJK, Andi Maal Latif menyebutkan, kini hanya menyisakan enam kecamatan lagi yang belum tersentuh oleh tim penilai. Enam kecamatan yang belum dilakukan pemeriksaan tersebut berada di wilayah selatan kota Makassar.

“Saya lupa nama-nama kecamatannya, tapi yang jelas kita cuma sisakan yang berada di daerah selatan Makassar,” kata Andi Maal saat dihubungi, Senin 18 Juli 2016

Andi Mal melanjutkan, bahwa untuk saat ini, pihaknya belum bisa memastikan kapan dapat menyelesaikan penilaian tempat sampah gendang dua yang terdapat di enam kecamatan tersebut‎. “Kemungkinan masih lama, karena kami juga masih ada kesibukan lain,” tambah Dia.

Lebih lanjut Dia menjelaskan, penilaian yang dilakukan di beberapa kecamatan, pihaknya belum menemukan adanya tambahan jenis perbedaan spesifikasi gendang dua pasca penemuan yang dilakukan di kecamatan Ujung Tanah dan kecamatan Mamajang. “Untuk sementara ini belum ada temuan baru,” katanya.

Juru bicara Wali Kota bidang hukum, Ramzah Thabraman menyebut jika perbedaan spesifikasi yang terdapat pada tempat sampah gendang dua tersebut berasal dari tempat pembuatannya. Menurutnya, Kejari Makassar, melakukan penelusuran dugaan pelanggaran yang dilakukan tim pidana khusus (Pidsus) hanyalah dalam bentuk pembinaan.

“Yang dilakukan oleh kejaksaan, sekarang itu hanya berupa pembinaan, namun kalau memang ada persoalan pelanggaran hukum, nanti kita lihat lagi,” ujarnya.

Dirinya menyebut jika walikota Makassar tetap mengijinkan pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan secara terbuka jika nantinya diminta untuk diambil keterangannya terkait pengadaan tersebut.

Herman Kambuna

Check Also

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis beberapa daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan bencana longsor, Rabu 28 September 2016 / Arul ramadhan

Bupati himbau masyarakat waspada, Jeneponto bakal dilanda “banjir”

JENEPONTO – Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghimbau kepada seluruh warga Jeneponto tetap waspada, khususnya yang …